Sarumpun.com – JAKARTA – Menteri Koordinator Politik, Hukum, lalu Ketenteraman (Meko Polkam) Budi Gunawan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun. Tambahan anggaran yang disebutkan untuk menjalankan inisiatif yang dimaksud sudah pernah dicanangkan.
Hal itu disampaikan Budi Gunawan ketika Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Dalam rapat tersebut, Budi Gunawan dengan tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2025.
Hadir di rapat tersebut, tujuh Menko antara lain, Menko Polkam Budi Gunawan, Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, juga Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Orang serta Kebudayaan Pratikno.
Selain itu, Menko Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menko Pemberdayaan Komunitas (PMK) Abdul Muhaimin Iskandar, lalu Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
“Dengan beban tugas yang dimaksud semakin berat tanpa dukungan anggaran yang digunakan memadai hal yang disebutkan akan sulit untuk direalisasikan,” ujarnya, Hari Senin (2/12/2024).
Budi Gunawan mencontohkan, ketika ini di tempat Kemenko Polkam tidak ada ada ruang command center yang dimaksud terkoneksi dengan kementerian juga lembaga untuk memonitor segala permasalahan secara langsung. Sementara penanganan isu Polkam pada menjaga stabilitas kebijakan pemerintah serta keamanan nasional sangat membutuhkan kecepatan di area di koordinasi, sinergi, dan juga eksekusi di tempat lapangan.
“Selain itu belum ada sistem big data yang dimaksud bisa saja menangani pengaduan rakyat (dumas) yang tersebut jumlahnya dalam Kemenko Polkam sangat banyak mencapai puluhan ribu. Sehingga sejumlah laporan yang tidak ada tertangani dengan baik. Hal ini sangat memengaruhi persepsi rakyat terhadap kinerja pemerintah,” katanya.
Usulan penambahan anggaran ini dijalankan menyusul inovasi nomenklatur kementerian Kabinet Merah Putih yang tersebut menjadi 48 kementerian. Rincian usulan penambahan anggaran untuk 2025 yaitu, Kemudian Kementerian Koordinator Sektor Politik kemudian Keselamatan (Kemenko Polkam) memohonkan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun.