Sarumpun.com – JAKARTA – Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia Indonesia, Muhlis Ali menilai wacana pengembalian Polri pada bawah Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai langkah mundur yang dimaksud dapat merusak tatanan demokrasi dalam Indonesia. Menurutnya, reformasi 1998 telah lama merancang fondasi penting bagi netralitas Polri yang harus dijaga.
“Wacana Polri pada bawah Kemendagri itu langkah mundur”tegas Muhlis di dalam Jakarta, Selasa (3/12/2024).
“Pemisahan Polri dari TNI adalah hasil perjuangan reformasi untuk menciptakan institusi penegak hukum yang digunakan netral kemudian independen. Mengembalikan Polri ke struktur lama justru bertentangan dengan arah demokrasi kita,” sambung Muhlis.
Muhlis menjelaskan, Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 menjadi landasan penting untuk menegaskan Polri fokus pada keamanan domestik, sedangkan TNI pada pertahanan negara. Wacana ini, menurutnya, dapat memicu tumpang tindih peran yang digunakan sempat menjadi permasalahan pada masa lalu.
“Jika Polri berada di tempat bawah Kemendagri, risiko politisasi meningkat. Di bawah TNI, pendekatan humanis di tugas-tugas Polri juga mampu tergeser oleh pendekatan militeristik,” tambahnya.
Ia juga menyoroti risiko terganggunya akuntabilitas dan juga transparansi Polri jikalau mekanisme internalnya tunduk pada birokrasi kementerian atau struktur hierarkis militer. Hal ini, kata Muhlis, akan berdampak pada efektivitas pelayanan serta penegakan hukum.
“Polri pada waktu ini telah lama memulai pembangunan banyak sistem yang memverifikasi profesionalisme, termasuk pengawasan independen. Wacana ini justru dapat merusak capaian tersebut,” katanya.
Ia menyarankan agar pemerintah kemudian politisi lebih banyak fokus pada pengembangan kapasitas serta integritas Polri. Langkah ini, menurutnya, akan meningkatkan kepercayaan umum sekaligus menguatkan demokrasi.
“Polri harus tetap memperlihatkan independen. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan pada sistem negara serta meyakinkan proteksi hak-hak rakyat,” kata Muhlis.
Di akhir pernyataannya, Muhlis menghadirkan penduduk untuk bersama-sama menjaga semangat reformasi. “Demokrasi Indonesia harus terus maju, tidak mundur. Mari kita membantu Polri agar tetap saja netral, profesional, lalu menjadi institusi yang dipercaya masyarakat,” tutupnya.