Sarumpun.com – JAKARTA – Pengamat Hukum dan juga Politik Pieter C Zulkifli ingin pemerintahan Prabowo Subianto mengedepankan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut Pieter, tanpa pembenahan sistem sekolah juga kemampuan fisik nasional, Indonesia akan sulit bersaing di dalam tingkat ASEAN, apalagi global.
Bahkan, kata dia, untuk kegiatan makan siang gratis bergizi bagi anak sekolah, pemerintah masih membutuhkan bantuan dari luar negeri. “Rakyat sekarang ini mengantisipasi bukti nyata dari janji besar Prabowo. Apakah pemerintah dapat menjawab tantangan ini ataukah visi besar ini cuma akan menjadi angan di tempat sedang realitas perekonomian global yang digunakan semakin kompleks? Waktu akan menjadi saksi, apakah janji ini mampu diwujudkan atau berakhir sebagai kontradiksi,” katanya di keterangannya, Selasa (19/11/2024).
Dia menuturkan, Presiden Prabowo Subianto harus mempunyai keberanian yang tersebut besar pada menghapus kemiskinan di dalam Indonesia. Bahkan, kenaikan Pajak Pertambahan Skor (PPN) sebesar 12 persen menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Prabowo di merealisasikan janjinya tersebut.
Pieter C Zulkifli. Foto/Dok SINDOnews
Pieter mengungkapkan tidak ada sedikit pihak mempertanyakan apakah kenaikan itu sebagai langkah awal menuju perubahan struktural sektor ekonomi atau sekadar langkah pragmatis yang mengorbankan rakyat demi angka-angka dalam laporan keuangan negara. Pieter Zulkifli menekankan apabila Presiden Prabowo memulai masa pemerintahannya dengan visi besar, di area antaranya, menghapus kemiskinan, meningkatkan taraf hidup rakyat, menyediakan makan siang gratis, memulai pembangunan tiga jt rumah, hingga menciptakan jutaan lapangan kerja.
“Prabowo Subianto memulai pemerintahannya dengan visi yang dimaksud ambisius. Namun, janji besar seperti menghapus kemiskinan memerlukan keberanian, inovasi, kemudian kebijakan yang digunakan berpihak pada rakyat. Kenaikan PPN menjadi ujian pertama: apakah ini langkah awal menuju metamorfosis ekonomi atau sekadar langkah pragmatis yang tersebut mengorbankan rakyat demi angka-angka dalam laporan keuangan negara?” kata Pieter Zulkifli.
Di satu sisi, kata dia, kebijakan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara guna menyokong target ambisius Prabowo, termasuk, perkembangan perekonomian 8 persen per tahun. “Di sisi lain, langkah ini dinilai bertentangan dengan janji peningkatan taraf hidup masyarakat. Kenaikan PPN berpotensi meningkatkan nilai barang juga jasa di tempat pasar, yang mana otomatis melemah daya beli rakyat, teristimewa kelompok berpenghasilan rendah,” ungkapnya.
Pieter Zulkifli mengungkapkan untuk mencapai target perkembangan ekonomi 8 persen, pemerintah diperkirakan memerlukan Anggaran Pendapatan juga Belanja Negara (APBN) sekitar Rp8.000 triliun per tahun, dua kali lipat dari anggaran ketika ini. Namun, proyeksi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk APBN 2025 hanya sekali mencapai Rp3.600 triliun.