Sarumpun.com – JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding bersatu Menteri Imigrasi juga Pemasyarakatan Agus Andrianto setuju menguatkan pemeliharaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu terungkap di pertemuan keduanya di area Gedung Kementerian Imigrasi kemudian Pemasyarakatan. Dalam konferensi tersebut, kedua menteri mengeksplorasi penguatan pemeliharaan bagi PMI dan juga langkah pencegahan TPPO.
Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang mana signifikan. “PMI adalah pahlawan devisa yang mana menyumbang devisa terbesar kedua setelahnya migas. Kami setuju memperkuat Kementerian PPMI pada memberikan pemeliharaan maksimal, termasuk mengurangi warga negara menjadi korban TPPO,” ungkap Agus, Rabu (19/11/2024).
Sebagai langkah awal, kedua kementerian setuju untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna menguatkan koordinasi dan juga implementasi pemeliharaan PMI.
Agus Andrianto menyoroti tantangan besar di mengawasi jalur gelap yang dimaksud kerap dimanfaatkan jaringan TPPO. “Wilayah Indonesia yang luas dengan berbagai pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja sebanding dengan TNI dan juga Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini,” jelasnya.
Menurut Agus, jalur gelap paling sejumlah ditemukan pada wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, dan juga beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, dan juga Juanda. “Ini menjadi perhatian kritis kami. Perkuatan pengawasan pada perbatasan adalah kunci untuk mengatasi hambatan ini,” tambah Agus.
Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja identik ini, khususnya pada menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang mana berangkat secara nonprosedural.
“MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, dan juga integrasi data perlintasan PMI ke di sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk menghurangi risiko eksploitasi juga meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Kerja serupa antara Kementerian PPMI juga Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemeliharaan PMI sekaligus mengupayakan peningkatan ekonomi nasional. Sebagai pahlawan devisa, partisipasi PMI sangat penting pada mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, serta pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjaga martabat dia di tempat kancah internasional.