Sarumpun.com – JAKARTA – Dosen Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengumumkan terjadi sejumlah ketidakpuasan di dalam beberapa tempat Hal ini oleh sebab itu putusnya aspirasi penduduk terhadap calon kepala tempat yang dimaksud progresif di pemilihan kepala daerah 2024 .
Menurut dia, terjadi sentralisasi pencalonan lalu hegemoni pengurus pusat partai kebijakan pemerintah melalui rekomendasi dari DPP partai.
“Di DKI Jakarta ada Anies Baswedan lalu Ahok. Kok yang mana dicalonkan lain. Nah, itu yang digunakan menjadi problem,” kata Titi pada waktu mengisi dialog Webinar: Kotak Kosong untuk Semua Daerah. Mungkinkah?, Mingguan (8/9/2024).
Terputusnya aspirasi dapat dirasakan secara dengan segera oleh rakyat serta mengakibatkan ekspresi ketidakpuasan dengan adanya aksi mencoblos semua kandidat. Bahkan, ada lokasi yang dimaksud masyarakatnya menolak peluncuran calon tertentu sebagai bentuk kemarahan.
“Di daerah-daerah calon tunggal ada aksi tandingan mendaftarkan kotak kosong pasca calon tunggal didaftarkan. Misalnya dalam Pusat Kota Pangkalpinang, Asahan, Gresik, juga beberapa area lain,” ucapnya.
Ketidakpuasan yang dimaksud turut menghasilkan kata-kata kosong, kotak kosong, atau aksi bukan memilih calon tunggal menjadi wacana yang digunakan dibahas dalam ruang publik.
“Pembahasan blank vote, ucapan kosong, kotak kosong, atau none of the above atau nggak pilih semuanya, itu menarik untuk dibincangkan oleh sebab itu ini perihal formalisasi ekspresi kebijakan pemerintah yang mana berbeda bahwa tidaklah semua ekspresi urusan politik itu dapat diwadahi oleh pasangan calon yang digunakan ada pada kotak suara,” ujar Titi.
Dia merekomendasikan adanya evaluasi berhadapan dengan sentralisasi pencalonan kepala lalu delegasi kepala daerah. Selain itu, ia menyarankan agar otonomi pencalonan diberikan terhadap pengurus partai dalam daerah, tidak seperti pada waktu ini yang tersebut terpusat di area DPP.