Sarumpun.com – JAKARTA – DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan lalu Belanja Negara (RUU APBN) tahun anggaran 2025 menjadi Undang-Undang (UU). Kesepakatan itu, diambil di forum Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 yang dimaksud diselenggarakan pada Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
“Apakah RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus yang mana bertindak sebagai pimpinan rapat.
Baca Juga: DPR Setujui APBN 2025 Pertama Prabowo, Pertumbuhan Sektor Bisnis Dipatok 5,2%
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menjelaskan, pihaknya kemudian pemerintahan setuju penambahan alokasi belanja negara untuk pemerintahan baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, Said menyampaikan, pihaknya juga setuju memberikan keleluasaan realokasi anggaran bagi keperluan anggaran kementerian/lembaga yang baru.
“Sebab hal itu kewenangan konstitusional presiden kemudian delegasi presiden terpilih untuk menyusun jumlah keseluruhan kementerian/lembaga pada pemerintahannya,” kata Said.
Baca Juga: Banggar DPR Sepakati RUU APBN 2025, Belanja Tahun Pertama Prabowo Rp3.621 Ribu Miliar
Adapun alokasi anggaran yang mana disepakati untuk inisiatif pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai berikut;
1. Proyek makan siang bergizi gratis: Rp71 triliun.
2. Pemeriksaan kondisi tubuh gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen dan juga skrining penyakit katastropik: Rp3,2 triliun.
3. Pembangunan rumah sakit (RS) lengkap berkualitas pada area dengan meningkatkan RS di dalam tempat dari tipe D menjadi tipe C beserta sarana juga prasarana, dan juga alat kesehatannya: Rp1,8 triliun.
4. Renovasi sekolah sebanyak 22 ribu sekolah: Rp20 triliun.
5. Membangun sekolah unggulan terintegrasi: Rp4 triliun.
6. Membangun lumbung pangan nasional wilayah lalu desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektar lalu cetak sawah baru 150 ribu hektar, juga dukungan sarana prasarana pendukung: Rp15 triliun.