Sarumpun.com – JAKARTA – Hashim Djojohadikusumo mengungkap rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk kembali Kementerian Perumahan terpisah dari ketika ini Kementerian Pekerjaan Umum lalu Perumahan (PUPR). Adik Prabowo sekaligus Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih itu menegaskan, pemisahan yang dimaksud diadakan agar konstruksi perumahan bisa saja lebih banyak fokus.
Hal ini mendapat perhatian dari Pengamat properti dari Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat. Menurutnya, pembentukan Kementerian Perumahan merupakan langkah konkret pemerintah untuk mempercepat penyediaan perumahan nasional.
Namun dikarenakan persoalan perumahan sangat kompleks, maka banyak pihak berharap kementerian ini nantinya dapat dikelola secara baik oleh sosok menteri yang mana benar-benar memahami akar persoalan
“Persoalan perumahan sangat kompleks, sehingga tak bisa jadi dipelajari secara cepat. Sementara persoalan backlog, pembiayaan perumahan kemudian daya jangkau publik teristimewa generasi milenial harus cepat dituntaskan dengan pendekatan yang dimaksud tepat,” ujar Pengamat properti dari Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat di area Jakarta, Mulai Pekan (9/9/2024).
Oleh dikarenakan itu, diperlukan sosok menteri yang mana memahami data serta terapan kebijakan secara historis, dan juga mampu menyebabkan inovasi yang digunakan konkrit di kebijakan penyediaan perumahan teristimewa untuk rakyat berpenghasilan rendah (MBR). Jika perlu, sosok menteri yang digunakan sudah ada siap dengan konsep untuk menanggani persoalan perumahan secara menyeluruh.
“Sebaiknya individu yang dimaksud telah terjadi paham (perumahan), dikarenakan akan mempermudah akselerasi capaian hunian terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat,” ujar Sari, demikian beliau akrab disapa yang digunakan juga Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia.
Sementara itu, Pengamat properti dari Leads Property, Martin Samuel Hutapea berpendapat sosok menteri perumahan yang tersebut ditunjuk haruslah memahami apa yang mana menjadi prioritas pada penyelenggaraan perumahan.
Di antaranya keterkaitan antara populasi, daya beli, lokasi kerja, karakteristik lokasi, hingga ketersediaan lahan. Sedangkan yang digunakan perlu mendapat perhatian adalah dia yang tersebut kesulitan mengusahakan hunian, walaupun pun telah bekerja.
“Siapa pun sosoknya, harus mengetahui permasalahan dasar sektor perumahan kemudian mampu mengontrol implementasinya. Karenanya, perlu orang yang sudah ada punya konsep pendekatan untuk menanggani persoalan perumahan,” kata Associate Director Leads Property itu.