Sarumpun.com – JAKARTA – Satuan Pekerjaan Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dituntut bekerja lebih lanjut fokus dan juga tepat sasaran guna mengatasi uang negara dari para obligor nakal.
Pengamat hukum Hardjuno Wiwoho memohonkan Satgas BLBI terus menjaga komitmennya pada melakukan penanganan juga penyelesaian persoalan hukum skandal BLBI secara efektif juga efisien agar pengembalian uang negara benar-benar optimal.
“Saya kira, itu adalah uang rakyat. Saat ini rakyat sedang susah. Jadi, kejar terus uang rakyat yang dimakan oleh para obligor itu. Tidak boleh utang tidaklah dibayar. Harus dibayar segera,” ujarnya, Awal Minggu (2/9/2024).
Belakangan ini, tindakan hukum BLBI Kembali mencuat. Hal itu menyusul Satgas BLBI yang digunakan hendak menyita aset pemegang saham Bank Centris.
Hardjuno yang juga kandidat doktor bidang Hukum juga Pembangunan Universitas Airlangga (Unair) mengatakan, persoalan hukum Bank Centris ini seharusnya menjadi komponen evaluasi yang kritis bagi Satgas BLBI. Apalagi, Satgas BLBI memiliki tanggung jawab besar di menindaklanjuti obligor-obligor yang jelas-jelas terbukti mengemplang dana BLBI.
Namun, jikalau Satgas BLBI menyasar pihak yang digunakan bukan ada kaitannya dengan BLBI, seperti yang digunakan terjadi pada Bank Centris, maka ini adalah sebuah kesalahan penting yang digunakan bisa saja merusak kepercayaan rakyat terhadap lembaga tersebut.
“Satgas BLBI harus bekerja berdasarkan bukti-bukti yang dimaksud sah lalu kuat, bukanlah berdasarkan asumsi atau dokumen yang meragukan. Jika tak ada bukti bahwa Bank Centris atau pemiliknya, Pak Andre, menerima dana BLBI atau menjadi obligor, maka penyitaan aset tanpa dasar hukum yang digunakan jelas ini harus dihentikan,” ujar Hardjuno yang juga ex Staf Ahli Pansus BLBI DPD RI ini.
Hardjuno menekankan pada menjalankan tugasnya, Satgas BLBI tidak ada boleh bertindak semena-mena terhadap masyarakat, apalagi terhadap mereka yang tiada terlibat di perkara BLBI.