Sarumpun.com – JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyangkal isu mengenai jatah kursi menteri di area pemerintah Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dengan persyaratan meninggalkan Anies Baswedan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Juru Bicara DPP PKS Ahmad Fathul Bari mengatakan, apabila memang sebenarnya ada tawaran kursi menteri, maka PKS sejak awal bukan akan mendeklarasikan Anies pada pemilihan kepala daerah 2024.
“Enggak. Kalau dijanjikan kursi menteri dari awal kita telah mendukung yang digunakan lain,” ucap Ahmad pada acara Rakyat Bersuara di tempat iNews, Selasa (3/9/2024).
Dia mengatakan, awal pendeklarasian Anies yang disebutkan merupakan beberapa aspirasi yang dimaksud ada pada struktur bawah. “Kita mendeklarasikan Anies Baswedan di dalam tanggal 25 Juni kemudian itu kita proses mulai dari bawah. Hampir semua proses pemilihan kepala daerah pada PKS itu, itu kita sangat menghormati aspirasi struktur yang dimaksud ada di area bawah,” katanya.
“Karena memang sebenarnya begitu cara pengambilan tindakan kita, lalu akhirnya nanti dibahas di dalam tingkat DPP,” sambungnya yang tersebut juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal ini.
Dalam proses tersebut, kata dia, PKS sudah memberikan batas waktu terhadap Anies untuk mencari rekan koalisi di tempat pemilihan gubernur 2024. Namun hingga batas waktu yang telah terjadi ditentukan, Anies tak kunjung dapat rekan koalisi.
“Dan dari proses yang ada 25 Juni sampai 4 Agustus, pimpinan mengambil juga alternatif untuk menghasilkan langkah selanjutnya ketika belum ada kepastian apakah Anies ini pertama bisa jadi berlayar, yang tersebut kedua juga bisa jadi mengusung calon yang kita usulkan Anies-Sohibul Iman. Maka diberikan deadline dan juga deadline ini ada,” bebernya.
“Dan akhirnya ketika sudah ada bukan dapat berlayar, dan juga yang mana kedua juga Anies belum dapat berlayar dan juga bukan mengusung dengan Sohibul Iman ya makanya dibuatlah langkah alternatif yang lain,” tandasnya.