Sarumpun.com – JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berdasarkan sebuah studi, inovasi iklim dapat menyebabkan penurunan Layanan Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen pada 2025 mendatang. Menurutnya, bilangan itu amatlah besar apabila mengawasi kondisi yang penuh dengan ketidakpastian seperti ini.
“Ini (penurunan) cukup besar, 10 persen dari PDB. Setiap kali kita berjuang meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto sebesar tiga persen, seperti tahun 2024 serta 2025 ini, dibutuhkan bisnis yang mana sangat besar, khususnya dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim),” jelasnya pada International Sustainability Wadah (ISF) 2024 di dalam Jakarta, Hari Jumat (6/92024).
Menkeu menuturkan, kehilangan 10 persen Pendapatan Domestik Bruto itu akan memberikan konsekuensi yang mana tiada hanya saja mempengaruhi ekonomi. Namun juga pada upaya mengatasi kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.
Selain itu, lanjut Menkeu, kenaikan suhu global yang mana menyebabkan meningkatnya jumlah kali bencana alam juga dapat merusak infrastruktur yang digunakan telah dilakukan dibangun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sia-sia serta memakan biaya yang sangat besar.
Perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik. Komunitas warga miskin cenderung menjadi pihak yang dimaksud paling terdampak. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial juga meningkatkan ketegangan politik.
“Jadi, kita memahami bahwa pembaharuan iklim perlu segera ditangani. ASEAN, pada hal ini, sebagai suatu kawasan yang mana memiliki perkembangan ekonomi sekaligus ketahanan, tetapi tiada terlepas dari ancaman inovasi iklim serta geopolitik,” terang Menkeu.
Dalam kesempatan yang dimaksud sama, Bendahara Negara itu juga menyoroti kerentanan kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), Ekonomi Nasional ASEAN dapat turun hingga 11 persen akibat pembaharuan iklim.
Meskipun cuma menyumbang sekitar tujuh persen emisi global, ASEAN masih perlu melanjutkan proses pengerjaan dibarengi upaya pengurangan emisi CO2.
Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan pembaharuan iklim perlu diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Bumi (World Meteorological Organization/WMO) sudah pernah menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang dimaksud pernah tercatat.
“Upaya dekarbonisasi di tempat ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi pembangunan ekonomi masyarakat lalu swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi tentang inovasi iklim dengan semua stakeholder,” pungkas Menkeu.