Sarumpun.com – JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyambangi Kantor DPP PKB, dalam Jalan Raden Saleh Raya, Ibukota Indonesia Pusat, Hari Sabtu (31/8/2024) sore. Wapres datang ke Kantor DPP PKB di dalam berada dalam rencana muktamar tandingan yang akan dijalankan pekan depan.
Dari pantauan SINDOnews, mobil iring-iringan Ma’ruf tiba di tempat Kantor DPP PKB sekitar pukul 15.47 WIB. Tampak, Ma’ruf kenakan baju muslim bewarna putih, sarung lalu mengenakan peci.
Setibanya, Ma’ruf secara langsung disambut okeh Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid hingga Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar.
Terlihat, ketiganya dengan segera mencium tangan Ma’ruf. Mereka pun secara langsung mempersilakan Ma’ruf masuk ke di Kantor DPP PKB. Pertemuan pun berlangsung secara tertutup.
Kedatangan Ma’ruf ke Kantor DPP PKB pada berada dalam rencana muktamar tandingan yang direncanakan akan dilakukan pada awal pekan depan. Rencana muktamar tandingan itu diinisiasi oleh Dewan Syura DPP PKB KH Unais Ali Hisyam, Sekretaris DPP PKB A Malik Haramain serta Ketua DPP PKB Syaikhul Islam.
Wacana penyelenggaraan muktamar tandingan PKB diembuskan oleh banyak fungsionaris DPP PKB pasca Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) terpilih kembali menjadi pimpinan partai berlambang bola dunia itu pada Muktamar ke VI PKB dalam Bali. Rencana itu dijalankan akibat mereka itu menganggap Muktamar ke-VI PKB di dalam Bali tidaklah sah.
Sekretaris DPP PKB A Malik Haramain mengatakan, Muktamar PKB dalam Bali dijalankan secara tertutup kemudian menyalahi prinsip kaidah demokrasi juga cacat organisatoris.
“Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan warga serta wisatawan di area seluruh Bali,” kata Malik pada keterangan, Mingguan (25/8/2024).
Atas dasar itu, ia menyatakan Muktamar ke VI PKB yang dimaksud dilakukan di dalam Bali Nusa Dua Convention Center sesat, bukan demokratis lalu semata-mata meneguhkan kepentingan syahwat urusan politik Muhaimin.
“Mempertimbangkan kebijakan pasukan panel lalu seruan PBNU untuk bukan menyelenggarakan Muktamar di area Bali, maka melawan nama DPP kami menyelenggarakan muktamar pada 2-3 September 2024 di dalam Jakarta,” terangnya.