Sarumpun.com – JAKARTA – Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) , Dewan Kerjasama Nasional (DKN) Garda Bangsa mengecam keras rencana penyelenggaraan muktamar tandingan yang digunakan direncanakan dilakukan pada 2-3 September 2024 pada Jakarta. Bahkan, merek tak segan akan membubarkan pelaksanaan muktamar tandingan itu.
Ketua Umum DKN Garda Bangsa PKB, Tommy Kurniawan mengecam keras rencana pelaksanaan muktamar tandingan itu. Baginya, muktamar tandingan itu ilegal serta tiada memiliki landasan hukum juga dasar konstitusi yang mana jelas.
“Maka dari itu, kami sebagai kader Garda Bangsa di dalam seluruh Indonesia mengecam keras, bahkan tidak ada segan-segannya kami akan membubarkan secara paksa apabila ada orang-orang yang tersebut ingin menyelenggarakan muktamar tandingan atau mengganggu PKB,” tutur Tommy pada waktu ditemui di dalam Kantor DPP PKB, Ibukota Pusat, Hari Sabtu (31/8/2024).
Tommy menegaskan, PKB telah terjadi mengatur forum resmi Muktamar ke VI di area Bali pada 24-24 Agustus 2024. Dalam acara itu, ia berkata, Garda Bangsa dengan aparat kepolisian juga pecalang Bali telah dilakukan kompak menjaga muktamar dari pihak yang ingin menggangu forum tersebut.
“Kami sudah ada menghadapi apa yang digunakan sudah ada dijalankan oleh oknum-oknum tersebut, maka kami akan mengulanginya serta kami akan menghadapinya apabila memang benar masih terus mengganggu PKB,” terang Tommy.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DKN Garda Bangsa PKB, Muhammad Rodli Kaelani menyatakan, pihaknya miliki tanggung kawab untuk menjalankan setiap arahan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Atas dasar itu, ia berkata, pihaknya pasang badan bila ada pihak yang mana ingin ganggu PKB.
“Bahkan kemungkinan besar kami bukan segan-segan untuk mensomasi pihak event organizer maupun hotel dimana pelaksanaan kegiatan atau kumpulan-kumpulan berhadapan dengan nama muktamar tandingan yang disebutkan akan dilaksanakan,” tegasnya.
Bendahara Umum DKN Garda Bangsa PKB, M Rano Alfath menambahkan, pihaknya tak segan akan segera mengambil langkah hukum menghadapi pelaksanaan muktamar tandingan itu. Ia juga memohonkan kepolisian, untuk tak memberi izin menghadapi penyelenggaraan muktamar tandingan tersebut.
“Jadi saya juga minta kawan-kawan kepolisian untuk tiada memberikan izin apapun pada hal kegiatan-kegiatan yang digunakan pastinya itu akan melanggar hukum, oleh sebab itu apa akibat sebab sudah ada jelas PKB telah mempunyai dasar hukum yang jelas hasil muktamar,” tegasnya.