Sarumpun.com – JAKARTA – Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap pemilihan umum ramah lingkungan dapat terwujud pada pemilihan umum atau pemilihan selanjutnya. Dia mengakui isu lingkungan belum menjadi prioritas pelopor pemilu, sebab keterbatasan regulasi atau aturan yang berlaku pada waktu ini.
“Green election seharusnya sudah ada menjadi bagian di setiap aspek kebijakan yang dimaksud dibuat, akibat krisis lingkungan semakin mengkhawatirkan, khususnya pada Indonesia,” ujar Herwyn, Akhir Pekan (1/9/2024).
Herwyn menegaskan konsep green election perlu disosialisasikan secara masif dalam rakyat luas. Pasalnya, masih sejumlah yang digunakan menganggap pemilihan umum dengan aktivitas ramah lingkungan merupakan hal yang tersebut bertolak belakang. “Salah satu contoh kecil saja, tidak ada memasang alat peraga kampanye atau memaku alat peraga kampanye di dalam pohon,” ujarnya.
Menurutnya solusi yang digunakan dapat diadakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar pilpres ramah lingkungan, pertama, daur ulang Alat Peraga Kampanye (APK). “Saya berharap KPU pada menyebabkan APK atau semacamnya ada yang digunakan berasal dari materi daur ulang,” sambungnya.
Herwyn menambahkan, KPU sebisa kemungkinan besar menetapkan regulasi untuk kontestan pilpres mengangkat isu atau tema tentang lingkungan hidup baik di kampanye maupun di debat. Sebab menjaga lingkungan agar masih baik juga terjaga merupakan tugas semua pihak.
“Kampanye pilpres ramah lingkungan merupakan tanggung jawab semua pihak baik itu pengurus pemilu, partisipan pemilu, pemerintah, kemudian masyarakat,” tandasnya.
Agar ramah lingkungan, pilpres tidaklah lagi menggunakan banyak kertas pada setiap tahapannya. Salah satunya, dapat menggunakan teknologi digital.
“Penggunaan pilpres berbasis teknologi digitalisasi, seperti e-election baik itu e-voting, e-counting, serta e-rekapitulasi sebagai salah satu upaya mewujudkan pilpres ramah lingkungan,” sebutnya.